badan kepegawaian negara

TENAGA AHLI BISA LANGSUNG JADI PNS

Posted on

NASIONAL – HUMANIORA

Minggu, 03 Juni 2012 , 11:00:00

JAKARTA – Tidak hanya honorer kategori satu (K1) dan dokter yang langsung diangkat CPNS. Tenaga ahli untuk bidang-bidang tertentu juga mendapat perlakuan khusus.
Di dalam PP Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Honorer menjadi CPNS, pada Pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa tenaga ahli tertentu/khusus yang dibutuhkan negara tetapi tidak tersedia di kalangan PNS dapat diangkat menjadi CPNS.

“Jadi tenaga ahli di bidang tertentu yang tidak ada di kalangan PNS misalnya ahli nuklir, dan lain-lain bisa langsung diangkat CPNS. Tapi syaratnya, usia maksimal 46 tahun dan telah mengabdi kepada negara sekurang-kurangnya satu tahun pada 1 Januari 2006,” ungkap Wakil Menteri PAN&RB Eko Prasojo yang dihubungi, Minggu (3/6). Baca entri selengkapnya »

Iklan

JANJI,APRIL 2012 RPP HONORER RAMPUNG

Posted on

Pemerintah dan DPR RI Sepakat RPP Honorer Rampung April 2012

Selasa, 14 Februari 2012 11:55

Jakarta-Humas BKN, Pemerintah dan Komisi II DPR RI sepakat bahwa pemerintah segera menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengakomodasi tenaga honorer. Hal tersebut tertuang dalam kesimpulan Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) Azwar Abubakar,  Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno dan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan-Jakarta, Senin (13/2).

Rapat Kerja dipimpin Wakil Ketua Komisi II Taufiq Effendi. Komisi II DPR RI meminta Pemerintah agar dapat menyelesaikan RPP  tenaga honorer baik Kategori 1 (K1) dan K2 dan melaporkan hasilnya kepada Komisi II DPR RI paling lambat April. Untuk itu, Kementerian PAN dan RB  bersama BPKP dan BKN berkomitmen segera menyelesaikan dan menuntaskan permasalahan tenaga honorer tersebut. Baca entri selengkapnya »

Honorer Kemenkeu Kemungkinan Sulit Jadi CPNS di Daerah

Posted on

NASIONAL – HUMANIORA

Kamis, 12 Januari 2012 , 11:00:00
JAKARTA–Harapan tenaga honorer Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk diangkat CPNS di daerah pupus sudah. Pasalnya, rencana pengalihan tenaga honorer itu ke daerah tidak mendapat dukungan penuh dari pemda.

Banyak pemda yang hanya mau menggunakan tenaga keuangan itu sebagai outsourching dan bukan diangkat CPNS. Padahal wacana tersebut sempat dilontarkan mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan sebagai solusi mengatasi masalah 5000 honorer Kemenkeu yang terkatung-katung nasibnya.

“Pengalihan tenaga honorer Kemenkeu ke daerah tidaklah semudah itu. Perlu ada regulasi yang mengaturnya. Persoalan lain, apakah daerah mau menerima dan mengusulkan mereka sebagai CPNS di daerahnya?,” kata Kabag Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat yang dihubungi, Kamis (12/1). Baca entri selengkapnya »

FKTH Kemenkeu Datangi BKN

Posted on Updated on

SAYA UCAPKAN BANYAK TERIMAKASIH KEPADA FKTH YANG SELAMA INI PANTANG MENYERAH UNTUK MEMPERJUANGKAN NASIB KAMI SELURUH HONORER KEMENKEU YG TIDAK BISA IKUT KE BKN,SEMOGA PERJUANGAN DAN KEIKHASAN DARI MBAK DEWI DAN ROMBONGAN FKTH KEMENKEU TIDAK BERAKHIR SIA SIA DAN MENJADI KENYATAAN,ITU HARAPAN KAMI SEMUA YG JAUH BERADA DI DAERAH,AMIN.

tribute to:

mas satiman,

mbak dewi,mbak eva,

mbak menik, ni luh manggreani,

perwakilan aceh,medan,papua,
FKTH Hononorer Kemenkeu &  seluruh honorer kemenkeu

Tidak Segera Jadi Pegawai Pemda, Honorer Kemenkeu Ngadu Ke BKN

Rabu, 11 Januari 2012 15:42

Jakarta- Humas BKN, Bagian Humas Badan Kepegawaian Negara kembali menerima Forum Komunikasi Tenaga Honorer Kementerian Keuangan (FKTH Kemenkeu). Forum ini mengatasnamakan seluruh tenaga honorer yang telah masuk database(pendataan) tenaga honorer tahun 2005 yang sampai saat ini tidak diangkat menjadi CPNS. Sebanyak 20 orang rombongan FKTH Kemenkeu tersebut diterima oleh Kepala Bagian Humas Tumpak Hutabarat dan Kasubbag Publikasi Petrus Sujendro di ruang rapat Gedung I lantai dasar BKN Pusat, Rabu (11/1).

Dalam audiensinya, perwakilan FKTH Kemenkeu Ika Kurnia Dewi menanyakan tentang wacana yang pernah dilontarkan oleh Mantan Menteri PAN & RB, E.E. Mangidaan bahwa para TH Kemenkeu dapat dialihkan menjadi pegawai Pemerintah Daerah (Pemda). Para TH Kemenkeu yang sebagian besar dari unit pengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini mengungkapkan bahwa mereka membuka tangan terhadap wacana tersebut. Tapi sangat disayangkan, menurut  Ika Kurnia Dewi pernyataan tersebut hingga saat ini tidak ada perkembangan dan action dari para pajabat pengambil keputusan. Ika Kurnia Dewi menyesalkan karena setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  yang mengamanatkan bahwa PBB yang sebelumnya menjadi pendapatan Kemenkeu akan dialihkan menjadi pendapatan daerah mereka belum juga diakomodir.

Baca entri selengkapnya »