POJOK HONORER

RPP KHUSUS PENGANGKATAN TENAGA HONORER DITARGET 1 BULAN

Fraksi-PKS Online: Pemerintah bersama DPR menyepakati pembentukan Panitia Kerja (Panja) Gabungan terkait penyelesaian masalah pengangkatan tenaga honorer. �RPP khusus untuk mengakomodir seluruh tenaga honorer harus sudah diselesaikan oleh Pemerintah dalam waktu satu bulan,� kata Anggota Komisi VIII DPR, Jazuli Juwaini di gedung di wakil rakyat, Senin (25/1).

Jazuli menambahkan, hal tersebut merupakan keputusan politik DPR yang disetujui semua komisi dan fraksi di DPR dalam Rapat  Kerja Gabungan Komisi II, VIII, dan X DPR dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan, di hari yang sama.

“Panitia Kerja (Panja) akan merinci klasifikasi tenaga honorer yang akan diangkat. Namun secara prinsip, DPR menegaskan bahwa seluruh tenaga honorer yang tersisa, termasuk guru honorer di lembaga pendidikan swasta (dibiayai bukan oleh APBN/APBD), dengan pertimbangan jasa dan pengabdian, mereka harus diangkat,” papar Jazuli menjelaskan.

Menurut dia, kebijakan pengangkatan honorer yang berlarut-larut dan kerap menimbulkan masalah dalam pelaksanaan, sesungguhnya juga karena kelemahan pemerintah.  Sejak tahun 2005 Pemerintah menggulirkan kebijakan, sekitar 900 ribuan tenaga honorer di berbagai bidang diangkat secara bertahap sampai dengan 2009.   “Namun kebijakan ini tidak didukung dengan database yang baik,” sesal Jazuli.  Menurutnya, BKN mengandalkan data dari BKD dan selalu diperbaiki setiap tahun, sehingga data tenaga honorer menjadi  membengkak, ditambah lagi perilaku kolutif pejabat yang memasukkan orang-orang dekat dan kerabatnya saja.  “Akumulasi dari semua itu, masih banyak tenaga honorer yang akhirnya tercecer dan tidak terangkat sebagaimana dijanjikan,” ungkap Jazuli.

Atas permasalahan tersebut, fraksi-fraksi DPR RI mengambil ketetapan dan mewajibkan pemerintah segera menuntaskan pengangkatan seluruh tenaga honorer secepatnya.  “Kerangka legalnya dalam bentuk PP ditarget harus selesai dalam sebulan,” tegas Jazuli.

Menkeu dan Mendagri tidak Hadir

Pembukaan Rapat Kerja Gabungan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, sempat diwarnai hujan interupsi perihal ketidakhadirian Menkeu, Mendagri, dan Menkes. Sebagian Anggota Dewan meminta penundaan rapat karena pengangkatan tenaga honorer terkait erat dengan anggaran di mana Menkeu yang mengambil keputusan.  Namun dengan tegas Jazuli meminta rapat tetap dilanjutkan dan Menteri yang tidak hadir harus mengikuti keputusan Raker Gabungan karena keputusan bersifat mengikat.

Jazuli berpendapat bahwa rapat kerja gabungan bukan baru sekali diadakan, tetapi sudah berulang kali, namun belum ada hasil yang signifikan.  “Kasihan kalau ribuan tenaga honorer yang menanti kepastian nasibnya harus menunggu-nunggu lagi. Sekarang saja kita lanjutkan rapatnya dan kita ambil keputusan serta mengikat Menteri yang tidak hadir,” kata Jazuli lantang yang disambut tepuk tangan para penonton sidang yang sebagian besar tenaga honorer.

(sumber:fpks-dpr.or.id->Selasa, 26/01/2010 13:47:22)

DPR MINTA PENGANGKATAN TENAGA HONORER JADI PNS DIPERCEPAT

Fraksi-PKS Online: Waktu pendataan selama delapan bulan yang dilakukan pemerintah terhadap tenaga honorer yang akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dinilai terlampau lama. DPR minta pemerintah menyingkat proses tersebut hanya tiga bulan saja.

Anggota Komisi II dari FPKS Gamari Sutrisno mengungkapkan hal tersebut dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi II, VIII dan X dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi E.E Mangindaan, Menteri Pendidikan Nasional M Nuh, Menteri Pertanian Suswono, Kepala Badan Kepegawaian Negara Edy Topo Ashari dan Kepala BPS Rusman Heriawan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Taufik Effendi (F-PD), Senin (26/4).

“Tahun 2010 ini tidak ada yang dilakukan pemerintah dalam mengangkat tenaga honorer menjadi CPNS,” katanya.

Dalam pertemuan itu, Gamari mengusulkan supaya waktu pendataan dapat dipersingkat hanya sampai tiga bulan saja. Menurutnya pendataan selama tiga bulan dapat dilakukan setelah APBN-P disetujui.

“Kami berharap pemerintah dapat mendata paling lama tiga bulan setelah APBN-P disetujui,” ujarnya.

Lebih jauh, Gamari Sutrisno mengungkapkan, bila masih ada tenaga honorer yang telah memenuhi kriteria namun belum dapat diangkat tahun ini, pengangkatan yang bersangkutan dapat dilakukan pada tahun berikutnya.

“Kalau ada yang belum diselesaikan dapat diangkat tahun berikutnya,” pungkasnya.

(sumber:fpks-dpr.or.id->Selasa, 27/04/2010 11:11:24)

Kebijakan Pengangkatan Tenaga Honorer

BAHAN RAPAT DENGAR PENDAPAT BKN DENGANKOMISI II, KOMISI VIII DAN KOMISI X DPR RI SENIN, TANGGAL 25 JANUARI 2010

Sesuai dengan kebijakan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 Jo. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, pengadaan CPNS periode tahun 2005-2009, memprioritaskan pengangkatan dari tenaga honorer melalui seleksi administrasi. Pengangkatan tenaga honorer didasarkan pada argumentasi:Realita di lapangan banyak tenaga honorer yang telah lama mengabdi di lingkungan instansi pemerintah tetapi tidak dapat diangkat menjadi CPNS disebabkan karena faktor usia yang melebihi 35 tahun.

Tenaga honorer tersebut tidak mampu berkompetensi dengan pelamar umum, apalagi dengan fresh graduate yang baru lulus dari perguruan tinggi yang ikut test CPNS.Sebagai penghargaan atas jasa pengabdiannya kepada pemerintah, terutama untuk tenaga honorer yang sudah bekerja 20 tahun ke atas, maka kepada tenaga honorer yang telah memenuhi persyaratan diangkat menjadi CPNS.

Berdasarkan PP No. 48 Tahun 2005 jo. PP No. 43 Tahun 2007 yang pelaksanannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional No. 30 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:Bahwa dalam pengadaan CPNS Tahun 2005 pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk memprioritaskan pengangkatan tenaga honorer yang telah mengabdi kepada pemerintah dengan perlakuan secara khusus.Pengangkatan tenaga honorer bmenjadi CPNS dilakukan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005 dan paling lambat selesai tahun anggaran 2009 dengan prioritas tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai oleh APBN/APBD.

Sebagai penghargaan terhadap tenaga honorer yang telah lama mengabdi dan tenaganya sangat dibutuhkan meskipun usianya lebih dari 35 tahun dan paling tinggi 46 tahun serta memenuhi syarat yang telah ditentukan dapat diangkat menjadi CPNS. Menurut ketentuan PP No. 32 Tahun 1979 mengatur bahwa: Dengan usia tenaga honorer paling tinggi 46 tahun maka pada usia 56 tahun, PNS yang bersangkutan memiliki masa kerja 10 tahun sehingga berhak mendapatkan hak pensiun.Pengangkatan tenaga honorer diprioritaskan bagi yang melaksanakan tugas sebagai berikut:Tenaga Guru.Tenaga Kesehatan pada Unit Palayanan Kesehatan, Tenaga Penyuluh di bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan.Tenaga Teknis lainnya yang sangat dibutuhkan.

Selain pengangkatan tenaga honorer, pemerintah juga akan mengangkat tenaga dokter yang telah selesai atau sedang melaksanakan tugas PTT pada unit pelayanan kesehatan/puskesmas di daerah terpencil.Semangat pengadaan CPNS mengedepankan asas desentralisasi, sehingga dalam pelaksanaan operasional sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pejabat Pembina Kepegawaian di masing-masing instansi/daerah.

Untuk melaksanakan pengangkatan CPNS di tingkat instansi daerah/Kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah (pelaksanaan asas dekonsentrasi).

Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dilakukan bertahap mulai tahun anggaran 2005 dan paling lambat selesai tahun 2009, dengan prioritas tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai oleh APBN/APBD.Dengan ditetapkannya PP No. 48 Tahun 2005 jo. PP No. 43 Tahun 2007, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

MEKANISME PENDATAAN TENAGA HONORER

Sesuai kebijakan pemerintah, yang dituangkan dalam PP No. 48 Tahun 2005 jo. PP No. 43 Tahun 2007, seluruh tenaga honorer yang memenuhi persyaratan administrasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah masuk dalam database BKN akan diangkat menjadi CPNS mulai formasi tahun 2005 sampai tahun 2009.

Sesuai kesepakatan pemerintah dengan DPR RI Komisi II, dan Komisi X dan DPD RI tahun 2007 seluruh tenaga pelayanan dasar (tanaga pendidik, tenaga kesehatan dan tenaga penyuluh) sepanjang memenuhi persyaratan administrasi perundang-undangan yang berlaku, akan diselesaikan pengangkatannya menjadi CPNS, dengan demikian dalam pengalokasian formasi tenaga honorer menggunakan formula yang pro-pelayanan dasar.

Pendataan tenaga honorer didasarkan kepada Keputusan Kepala BKN No. 21 tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan dan Pengolahan Tenaga Honorer Tahun 2005 yang mengatur mekanisme tata cara pendataan dan pengolahan tenaga honorer dan telah disosialisasikan kepada seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah daerah.

Sesuai dengan Surat MENPAN No. B/2124/M.PAN/11/2005 tanggal 16 Nopember 2005 tentang Pendataan Tenaga Honorer antara lain dinyatakan bahwa pelaksanaan pendataan tenaga honorer dan pengolahannya dilakukan di daerah dengan sistem pengolahan komputer dengan aplikasi dari BKN. Untuk pelaksanaannya di daerah dikoordinasikan oleh Sekjen/Sestama.

Data Tenaga honorer yang sudah diolah harus disampaikan kepada Kementerian Negara PAN dan BKN paling lambat tanggal 10 Januari 2006.Kemudian dengan Surat Kepala BKN No. E.26-30/V.8-9/99 tanggal 26 Januari 2006 tentang Batas Waktu Pendataan Tenaga Honorer ditegaskan kembali yaitu agar instansi yang menurut catatan BKN belum mengirimkan data tenaga honorer dapat menyampaikan data tersebut paling lambat tanggal 29 Januari 2006.

Agar seluruh tenaga honorer yang sesaui dengan PP No. 48 Tahun 2005 semua masuk dalam database maka data yang sudah masuk ke BKN dilakukan verifikasi sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dan hasilnya disampaikan kembali kepada instansi pusat dan Pemerintah daerah dengan Surat Kepala BKN No. K.26-30/V.35-5/99 tanggal 27 Maret 2006 untuk diumumkan kepada masyarakat dan dilakukan penelitian ulang, agar tenaga honorer yang belum terdata dapat ditambahkan ke dalam daftar nominatif, dan sekaligus dilakukan perbaikan datanya.

Batas waktu penyampaian kembali ke MENPAN dan BKN adalah 22 Mei 2006.Dikarenakan masih ada beberapa daerah yang masih belum juga selesai pendataannya, meminta perpanjangan waktu penyampaian data tenaga honorer, dengan Surat Kepala BKN No. E.26-30/V.81-8/99 tanggal 26 Juni 2006 diperpanjang kembali paling lambat tanggal 30 Juni 2006.

Melihat waktu pendataan tenaga honorer yang hampir tujuh setengah bulan, semestinya tidak ada tenaga honorer yang tidak terdata, karena setiap tenaga honorer yang bekerja terus-menerus di instansinya, sudah termasuk daftar tenaga honorer yang sudah tersedia di instansi masing-masing, karena digunakanuntuk pembayaran honor setiap bulannya.

Pemerintah telah memberikan perpanjangan waktu beberapa kali kepada instansi, dan waktunya relatif panjang bila dibandingkan dengan pendataan sensus penduduk yang mendata seluruh penduduk Indonesia, waktunya hanya satu bulan.Untuk memberikan kejelasan kepada tenaga honorer bahwa yang sudah masuk dalam database dan sudah diverifikasi oleh BKN diberi Nomor Identitas Tenaga Honorer (NITH) agar tenaga honorer yang sudah masuk dalam database tidak dapt digantikan oleh orang lain, dan data ini dijadikan database tenaga honorer nasional.

Daftar nominatif hasil verifikasi secara elektronik yang sudah masuk dalam database disampaikan ke seluruh instansi pusat dan Pemerintah daerah untuk menjadi formasi tenaga honorer yang akan diusulkan pengangkatannya menjadi CPNS sampai tahun 2009. Untuk menjaga obyektifitas dan transparansi maka seluruh data tenaga honrer yang sudah final ini diumumkan kepada masyarakat luas melalui situs BKN (www.bkn.go.id).

HASIL PENDATAAN

Sampai dengan akhir batas waktu pendataan tenaga honorer tanggal 30 Juni 2006, jumlah tenaga honorer yang terdaftar dalam database adalah sebanyak 920.702 orang.PENETAPAN NIP TENAGA HONORERAlokasi formasi 2005 – 2009 yang telah dialokasikan 899.196 orang dengan perincian:Yang telah diselesaikan= 805.379 Berkas Tidak Lengkap (BTL)= 88.196Tidak Memenuhi Syarat (TMS)=5.668. Permasalahan Berkas Tidak Lengkap (BTL) disebabkan oleh:Foto copy Ijazah tidak terlampirFoto copy Ijazah tidak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.SK honorer tidak dilegalisir oleh pejabat eselon IISurat Pernyataan Integritas tidak terlampir.

Daftar Riwayat Hidup (DRH) tidak diisi lengkap.Surat Keputusan Honorer tidak terlampirSurat Keterangan bebas Narkoba dari Rumah Sakit Swasta dan atau Negeri tidak terlampir.Surat Keputusan honorer ditandatangani oleh kepala sekolah tidak terlampir.Permasalahan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Dibiayai Non APBN/APBDBekerja di luar instansi pemerintah (PMI, Koperasi, Dharmawanita, Korpri, Badan Usaha Milik Daerah).Masa kerja honorer terputus putus.Usia melebihi 46 tahun atau kurang dari 19 tahun pada 1 Januari 2006.Diangkat oleh pejabat yang bukan berwenang mengangkat.Di luar data base.

PERMASALAHAN TENAGA HONORER DI KEMENTERIAN KEUANGAN RI DAN PEMERINTAHAN PROVINSI DKI JAKARTA

Pemerintah Provinsi DKI JakartaPeneyelesaian tenaga honorer guru bantu:Sisa yang belum diselesaikan : 6.000 orang.Akan diajukan permintaa NIP: 777 orang.Sisa: 5.223 orang.Kementerian Keuangan Republik IndonesiaJumlah tenaga honorer yang terdata dan memenuhi syarat PP 48 Tahun 2005 jo. PP No. 43 Tahun 2007 sebanyak 6.413 orang terdiri dari:Tenaga honorer dibiayai dari APBN: 5.274 orang.Tenaga honorer dibiayai non APBN: 1.139 orang.

Sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal Menteri Keuangan No. SR-363/MK.1/2007 tanggal 9 Agustus 2007 yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepala BPN:Departemen Keuangan belum bisa melaksanakan pengangkatan CPNS yang berasal dari honorer.Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. S-475/SJ/2009 tanggal 10 Maret 2009, Departemen Keuangan sedang melaksanakan Reformasi Birokrasi, dengan prioritas utama untuk mengatasi kekurangan pegawai dengan kompetensi tenaga akuntan.Oleh karena itu Departemen Keuangan tidak mempunyai rencana untuk mengangkat tenaga honorer menjadi

CPNS.TENAGA HONORER DI LUAR DATABASE

Di samping Tenaga honorer 920.702 tersebut di atas, terdapat tenaga honorer APBN/APBD di luar database yang telah diterima oleh BKN setelah batas akhir tanggal 30 Juni 2006 sejumlah 103.639 orang terdiri dari:25 instansi pusat: 16.429 orang.314 propinsi/kabupaten/kota: 87.210 orang.Di samping itu di Departemen Agama tercatat adanya Guru Kontrak dan Guru Bantu yang bekerja di Madrasah dan dibiayai APBN sejumlah 28.660 orang.Sehingga Tenaga honorer di luar database yang dibiayai APBN/APBD adalah sejumlah 132.299 orang.

Menurut Informasi sementara dari Diknas Guru Honorer yang bekerja di instansi pemerintah dan dibiayai APABN/APBD adalah 362.030 orang.

KEBUTUHAN PNS SECARA NASIONAL

Kebutuhan PNS secara nasional didasarkan pada pendekatan trend analysis (analisis kecenderungan), besaran organisasi, potensi daerah, kemampuan keuangan negara dan referensi yang ada.Perhitungan kebutuhan PNS Daerah menggunakan pendekatan besaran organisasi sesuai dengan PP No. No. 41 Tahun 2007 tentang Organisiasi Perangkat Daerah, dengan menggunakan beberapa variabel yaitu jumlah penduduk, luas wilayah (daratan, perairan), jumlah APBD.

Dari jumlah PNS yang ada, dilihat dari:Kualifikasi pendidikan SLTA kebawah= 1.840.493 orang (42,1%).Golingan II= 1.339.639 orang (30,6%).Sumber: Bahan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II, VIII, X DPR RI (Perkembangan Terakhir Realisasi Pengangkatan Tenaga Honorer), Badan Kepegawaian Negara, Jakarta, 25 Januari 2010.Catatan : Bahwa menurut PP No. 48 Tahun 2005 jo. PP No. 43 Tahun 2007 pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dilakukan secara bertahap mulai dari tahun 2005 – 2009.

Bahwa bagi tenaga honorer yang belum diangkat berdasarkan ketentuan PP No. 48 Tahun 2005 jo PP No. 43 Tahun 2007 tersebut dibahas dalam Rapat Gabungan Komisi II, VIII, dan X dengan Menteri Pendidikan nasional, Menteri Agama, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ketua Badan Kepegawaian nasional, Menteri Kesehatan hari Senin, tanggal 25 Januari 2010 disepakati bahwa masalah pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS tersebut harus mendapat perhatian serius dari pemerintah maupun DPR RI.

Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer ini, DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) yang khusus membahas dan membuat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang akan disampaikan kepada pemerintah untuk ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah.

Panja ini bekerja selama 1 (satu) bulan.DPR mengusulkan agar tenaga honorer sebaiknya diangkat menjadi CPNS tanpa harus melalui seleksi/tes. Bagi tenaga honorer yang usianya lebih dari 35 tahun dan paling tinggi 46 tahun tetapi sudah mengabdi lebih dari 10 tahun dapat diangkat menjadi CPNS.Bahwa kebijakan DPR RI dan Pemerintah ini akan diakomodir dalam RPP tersebut. Semoga Kebijakan tersebut lebih berpihak kepada rakyat.Terima Kasih.

(sumber:ahok.org)

baca juga:

honorer ber nip per 17 maret,arsip perjuangan tenaga honorer,Panitia Kerja(PANJA)menangani hohorer


15 pemikiran pada “POJOK HONORER

    1. gmana nih bener jugakah ada pendataan buat honorer keuangan (bea cukai) kalo ada gmana caranya…masih sempet nga…harap pencerahan nya…thx.

  1. jadi bagaimana dgn sy yg jauh dr informasi pendataan. kemaren wkt pendataan honorer dinas pendidikan akhir thn 2010 sy tidak terdaftar n tdk mendaftar. jd cr mendftar agr bs terdaftar bagaimana ? sy bkerja sjk thn 2004 tp slu tdk dengar informasi. tolong bntu sy ? trims.

  2. sy bekerja di dinas pendidikan khususnya di smp negeri 1 pematangbandar,sy sudh bekerja sjk thn 2004 dan slu ketinggalan informasi krn biasanya pendataan yang berbau dgn pengangkatan dkhususkn kpd orng-orng yang pny iktan saudara di dinas atas sana sdgkan sperti sy tdk pny saudara d dinas atas jd tetap begini. tolong bantu sy agr bs terdaftar d database pusat. mohon bantuannya. trims.

  3. APA SEH YG MEMBUAT HONORER KEUANGAN TIDAK DIPERHATIKAN MASA DEPANNYA MENJADI CPNS KEUANGAN, SAMPAI DIKATAKAN HANYA SEBAGAI KURIR PEMBUAT TEH OLEH PEJABAT TERKAIT…
    APAKAH SANGAT MULIA MENJADI PNS KEUANGAN MENURUT MEREKA, APA MEREKA HANYA MENGINGINKAN HANYA SANAK FAMILY NYA SAJA YG BOLEH…DAN SETELAH MEKANISME TSB TDK DAPAT DILAKUKAN LG…APAKAH LALU JALAN MENUJU PNS MELALUI HONORER DITUTUP…SEDANGKAN KEMENTERIAN LAIN TIDAK.

  4. (KISAH SUKSES Lulus PNS Guru di lingkungan kemenag JATENG). Assalamu Alaikum wr-wb, Saya ingin berbagi cerita kepada anda semua khsusnya untuk temen2 tenaga honorer yang sudah lama mengabdi, Bahwa dulunya saya ini juga hanya
    seorang Honorer biasa di salah satu sekolah dasar di daerah prov JATENG, tepatnya di (KAB KUDUS). 9 tahun lamanya saya jadi tenaga
    honorer belum diangkat jadi PNS Bahkan saya sudah 3 kali mengikuti ujian,
    dan membayar puluhan juta namun hasilnya nol, saya gagal uang pun tidak kembali bahkan saya
    sempat putus asa.dan tidak sengaja sy ketemu teman lama yg kebetulan juga guru SD, sayapun curhat dan menceritakan semua yg saya alami,dan temen saya itu memberikan no tlp Bpk Dede djunaedy,
    M.Si. Selaku( Direktur pengadaan PNS) BKN PUSAT yang di kenalnya di jakarta dan juga mengurusnya jadi PNS, saya pun coba menghubungi beliau dan alhamdulillah beliau mau membantu dan menyuruh saya mengirim Berkas dan NO TES(peserta ujian)kembali melalui Email,alhamdulillah NIP dan SK saya akhirnya keluar.
    Jadi apapun keadaan anda skarang jangan pernah putus asa dan terus
    berusaha, kalau sudah waktunya tuhan pasti kasih jalan, itu adalah kisah
    nyata dari saya.untuk hasil ini saya ucapkan banyak terimakasih kepada : 1.
    ALLAH SWT; karena KepadaNya kita meminta dan memohon. 2. Terimakasih
    untuk khususnya Bpk. Drs DEDE DJUNAEDHY, M.Si. Beliau selaku (Direktur
    pengadaan PNS) BKN PUSAT,dan beliaulah yang membantu kelulusan saya, akhirnya SK saya tahun ini bisa keluar.Teman teman yg ingin
    seperti saya silahkan anda hubungi bpk DEDE DJUNAEDHY, M.Si. No.0823 9619 7937 Siapa tau beliau mau membantu…

  5. Assalamualaikum wr.wb
    mismilahirahmanirahim

    Mohon maaf mengganggu waktu dan rutinitas ibu/bapak,saya cuma bisa menyampaikan melalui KOMENTAR ini dan semoga bermanfaat bagi anda semua,
    Rasa syukur, senang, dan bangga yang tak terlukiskan ketika saya lulus CPNS 3bulan yang lalu, ini merupakan rahmat dari Allah Swt dan juga berkat sedikit info dari ibu saya bisa lulus cpns dan NIP saya skrng sdh keluar.
    makasih banyak ya ibu dan buat Bpak Bpk Drs Warli, M.Si. sebagai (Kepala Biro Kepegawaia dan Kerjasama antar Lembaga)di BKN PUSAT. yg telah menbantu saya lulus CPNS.. Jika anda ingin seperti saya anda bisa,Hubungi Bpk Drs Warli, M.Si no HP Beliau: 085-313-330-576 siapa tahu beliau masih bisa membantu anda untuk mewujudkan impian anda menjadi PNS.
    Sedikit Tambahan Bahwa tanggal 18 Januari 2016 kemarin saya melakukan komunikasi pembicaraan kepada beliau untuk bisa meluluskan adik saya sebagai CPNS ke PNS.
    Memang Pemerintahan Sudah mengeluarkan kebijakan mengejutkan, yakni melakukan moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Selama 5 Tahun & Masalah Ini Sudah Saya Sampaikan Kepada Bpk Drs Warli, M.Si Beliau Hanya menyampaikan kepada saya selama kita masih berusaha maka di situ pasti ada jalan.,wassalam

  6. INI KISAH NYATA SAYA:
    4 Kali Gagal di Seleksi CPNS Membuatku Semakin Termotivasi dan Akhirnya Berhasil
    Sampai sekarang PNS adalah profesi yang sangat diidam-idamkan oleh kebanyakan orang di Indonesia. Terbukti, setiap kali pemerintah membuka pendaftaran CPNS, peserta yang mendaftar selalu membludag.
    Menjadi PNS memang nikmat sekali rasanya. Wajar jika ribuan orang rela berdesak-desakan demi mendapatkan kursi PNS.
    Saya Akan Berbagi Cerita Nyata Dengan Kalian Semua.
    Mohon maaf mengganggu waktu dan rutinitas ibu/bapak,saya cuma bisa menyampaikan melalui KOMENTAR ini dan semoga bermanfaat, saya seorang honorer baru saja lulus jadi PNS tahun 2015 yang lalu, dan Saya ingin berbagi cerita kepada anda, Bahwa dulunya saya ini cuma seorang Honorer di SDN 1 MEDAN Prov SUMUT , Sudah 10 tahun saya jadi tenaga honor belum diangkat jadi PNS Bahkan saya sudah 4 kali mengikuti ujian, namun hasilnya nol bahkan saya sempat putus asah, namun teman saya memberikan no tlp Bpk Drs Aidu Tauhid, M.Si beliau selaku (Direktur Pengadaan Dan Kepangkatan PNS)di BKN PUSAT. saya pun coba menghubungi beliau dan beliau menyuruh saya mengirim berkas saya melalui email, Satu minggu kemudian saya sudah ada panggilan ke jakarta untuk ujian, alhamdulillah berkat bantuan beliau saya pun bisa lulus dan SK saya akhirnya bisa keluar,dan saya sangat berterimah kasih ke pada beliau yang sudah mau membantu saya, itu adalah kisa nyata dari saya, jika anda ingin seperti saya anda bisa,Hubungi Bpk Drs Aidu Tauhid, M.Si no HP Beliau: 0812-4263-6658 siapa tahu beliau masih bisa membantu anda untuk mewujudkan impian anda menjadi PNS.
    Sedikit Tambahan Bahwa tanggal 06 April kemarin saya melakukan komunikasi pembiciraan kepada beliau untuk bisa meluluskan adik saya sebagai CPNS ke PNS.
    Memang Pemerintah Sudah mengeluarkan kebijakan mengejutkan, yakni melakukan moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Selama 5 Tahun & Masalah Ini Sudah Saya Sampaikan Kepada Bpk Drs Aidu Tauhid, M.Si Beliau Hanya menyampaikan kepada saya selama kita masih berusaha maka di situ pasti ada jalan.,wassalam

  7. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman dan rekan honorer yang kesulitan lulus dan gagal jadi PNS, anda bisa hubungi Direktur Pengadaan dan Kepangkatan PNS di BKN ( Badan Kepegawaian Negara ) pusat yaitu bapak Drs.Aidu Tauhid Msi, dinomor Tlp 0812-4263-6658. Beliaulah yang membantu kelulusan saya jadi PNS pada tahun 2015 kemarin, dan pastinya andapun akan dibantu yang diutamakan adalah yang sudah mengabdi minimal 7 tahun masa baktinya, semoga bermanfaat amien…

  8. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman dan rekan-rekan honorer lainnya dari berbagai instansi pemerintah baik itu guru, dokter, perawat, bidan, penyuluh, ASN dll sebagainya yang sudah mengabdikan dirinya baik sebagai tenaga pengajar dan pendidik ataupun sebagai tenaga kesehatan/medis minimal 7 tahun masa bakti tetapi kesulitan lulus dan gagal jadi PNS, saya sarankan anda untuk menghubungi Direktur Kepala Biro Kepegawaian negeri sipil di BKN ( Badan Kepegawaian Negara ) pusat yaitu bapak Bpk Drs Warli, M.Si., dinomor telepon 0812 415 7880, beliaulah yang membantu kelulusan saya jadi PNS pada bulan juli 2016 kemarin lewat jalur khusus yang bukan pendaftaran umum dan andapun akan dibantu jika memang sudah memenuhi kriteria dan memang layak untuk diangkat jadi PNS, semoga informasi ini bermanfaat, amien…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s