Honorer Kemenkeu Kemungkinan Sulit Jadi CPNS di Daerah

NASIONAL – HUMANIORA

Kamis, 12 Januari 2012 , 11:00:00
JAKARTA–Harapan tenaga honorer Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk diangkat CPNS di daerah pupus sudah. Pasalnya, rencana pengalihan tenaga honorer itu ke daerah tidak mendapat dukungan penuh dari pemda.

Banyak pemda yang hanya mau menggunakan tenaga keuangan itu sebagai outsourching dan bukan diangkat CPNS. Padahal wacana tersebut sempat dilontarkan mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan sebagai solusi mengatasi masalah 5000 honorer Kemenkeu yang terkatung-katung nasibnya.

“Pengalihan tenaga honorer Kemenkeu ke daerah tidaklah semudah itu. Perlu ada regulasi yang mengaturnya. Persoalan lain, apakah daerah mau menerima dan mengusulkan mereka sebagai CPNS di daerahnya?,” kata Kabag Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat yang dihubungi, Kamis (12/1).

Pengangkatan CPNS dari tenaga honorer Kemenkeu, lanjutnya, sampai saat ini tidak ada usulannya. Bahkan BKN belum pernah menerima atau mendengar kebijakan pemerintah (regulasi-red) tentang pengangkatan tenaga honorer Kemenkeu menjadi CPNS daerah.

“Honorer tertinggal kategori satu saja belum selesai masalahnya, sekarang mau ditambah pengangkatan honorer Kemenkeu sebagai CPNS daerah. Makin terjepit posisi pemerintah,” ucapnya.

Dia mengungkapkan, honorer Kemenkeu yang tergabung dalam Forum Komunikasi Tenaga Honorer Kementerian Keuangan (FKTH Kemenkeu) memang juga menanyakan masalah tersebut. Mereka mempertanyakan kenapa tidak diangkat CPNS padahal telah masuk database 2005.

“Mereka menanyakan wacana yang pernah dilontarkan pak Mangidaan kalau tenaga honorer Kemenkeu dapat diangkat pegawai pemda. Mereka juga bersedia ditempatkan di daerah. Tapi namanya wacana, kan belum tentu dapat direalisasikan. Banyak pertimbangan yang harus dipikirkan, salah satunya kemampuan daerah untuk membayar PNS-nya,” tuturnya.

Untuk diketahui, FKTH Kemenkeu yang sebagian besar dari unit pengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) meminta pemerintah agar mengangkat mereka sebagai CPNS. Kalaupun ditempatkan di daerah-daerah, honorer Kemenkeu ini mengaku siap saja. Hanya saja Ketua FKTH Kemenkeu Ika Kurnia Dewi menyayangkan pernyataan Mangindaan tersebut hingga kini tidak ada perkembangan dan action dari para pajabat pengambil keputusan.

Dia menyesalkan karena setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  yang mengamanatkan bahwa PBB yang sebelumnya menjadi pendapatan Kemenkeu akan dialihkan menjadi pendapatan daerah mereka belum juga diakomodir.Padahal untuk kepentingan peralihan tersebut, honorer Kemenkeu ini optimis tenaga mereka  akan sangat dibutuhkan banyak Pemda.

Kemenkeu sendiri, meski sudah dimintakan pemerintah (Kemenpan&RB dan BKN) untuk mengajukan usulan tenaga honorer yang masuk database guna diangkat menjadi CPNS, menolak. Alasannya Kemenkeu tidak akan mengangkat honorer menjadi CPNS. (esy/jpnn)

source:jpnn.com

6 pemikiran pada “Honorer Kemenkeu Kemungkinan Sulit Jadi CPNS di Daerah

  1. seharusnya pemerintah segera menerbitkan PP terbaru yang memuat regulasi khusus penerimaan cpns TH Kemenkeu yang dilakukan oleh pusat dan didistribusikan ke Daerah pemda setempat dimana mereka berada dan bekerja, Tentunya setiap kepala Daerah patut memberikan apresiasasi juga kepada mereka karena PBB sangat vital, sedangkan keberadaan mereka sangat dibutuhkan.kalau berbicara Anggaran tentunya DPR dan DPRD pasti ikut memperjuangkan ke Kemenkeu sebagaipemegang kunci anggaran.

  2. jika saya jadi Bupati ,sya tidak akan terima honor keu pusat alasanya karna putra daerah saja susah menjadi PNS, lagian itu honorer pusat biarlah pusat yang mengurusi honorer mereka kenapa harus dilimpahkan ke Daerah

    1. He sutet, kamu itu blo”on apa bego, yg namanya honorer pusat itu, cuma statusnya aja honorer pusat, tp orang2e ya tetep putra daerah, PBB (Pajak Bumi Bangunan) kantornya ya di tiap2 daerah Kabupaten, utk th depan PBB mau di limpahkan ke Pemda, jadi honorer PBB itu sudah siap pakai, krn rata2 minimal sdh 10 th lebih mengerjakan kerjaan PBB, mulai Pengukuran dilapangan (menjaring Obyek pajak), perekaman data dari hasil pengukuran, mengupdate data (pengolahan data) sampai terbitnya SPPT, semua itu tenaga honorer PBB yg mengerjakan, krn dlm kenyataan pegawai pemda yg sdg magang utk belajar mengerjakan kerjaan PBB di kantor pajak yg skrng ini , di lepas utk mengerjakan sendiri blm bisa, & perlu kamu ketahui, honda (honor daerah) itu PUALING GUAMPANG diangkat jadi PNS, jd siapa bilang sulit, kalau di kemenkeu (PBB), sejak th 1998 sempai sekarang belum ada pengangkatan PNS dari tenaga honorer, sedangkan pemda sudah berapa kali ada pengangkatan PNS dari tenaga honornya, he sutet… komentarmu kok ” jika saya jadi bupati” orang bego seperti kamu itu pantese jadi ” BUPATI KETOPRAK”

  3. betul sekali si sutet bloon itu so tau ……… dia pikir jd pegawai daerah itu gajinxx dr nenek moyangx kali bkn dr pajak pbb yg setiap thn bagi hasil malahan pajak cuma kebagian 20% dan 80%xx utk daerah …..

  4. Tlg Bapa MenKeu,perhatikan nasib kami tenaga honorer yg sudah mengabdi sekian tahun,di ktr pajak ….tlg diangkt dulu km yg honorer lalu terima STAN tdg ada bedaxx pegawai honorer dgn lulusan STAN banyak jg dr mereka sdh penempatan br belajar kerja…….malahan belajarxx sama honorer sekali lg tolong perhatikan nasib km honorer pajak di seluruh indonesiA,,,,,,,,,,,,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s