FKTH Kemenkeu Datangi BKN

SAYA UCAPKAN BANYAK TERIMAKASIH KEPADA FKTH YANG SELAMA INI PANTANG MENYERAH UNTUK MEMPERJUANGKAN NASIB KAMI SELURUH HONORER KEMENKEU YG TIDAK BISA IKUT KE BKN,SEMOGA PERJUANGAN DAN KEIKHASAN DARI MBAK DEWI DAN ROMBONGAN FKTH KEMENKEU TIDAK BERAKHIR SIA SIA DAN MENJADI KENYATAAN,ITU HARAPAN KAMI SEMUA YG JAUH BERADA DI DAERAH,AMIN.

tribute to:

mas satiman,

mbak dewi,mbak eva,

mbak menik, ni luh manggreani,

perwakilan aceh,medan,papua,
FKTH Hononorer Kemenkeu &  seluruh honorer kemenkeu

Tidak Segera Jadi Pegawai Pemda, Honorer Kemenkeu Ngadu Ke BKN

Rabu, 11 Januari 2012 15:42

Jakarta- Humas BKN, Bagian Humas Badan Kepegawaian Negara kembali menerima Forum Komunikasi Tenaga Honorer Kementerian Keuangan (FKTH Kemenkeu). Forum ini mengatasnamakan seluruh tenaga honorer yang telah masuk database(pendataan) tenaga honorer tahun 2005 yang sampai saat ini tidak diangkat menjadi CPNS. Sebanyak 20 orang rombongan FKTH Kemenkeu tersebut diterima oleh Kepala Bagian Humas Tumpak Hutabarat dan Kasubbag Publikasi Petrus Sujendro di ruang rapat Gedung I lantai dasar BKN Pusat, Rabu (11/1).

Dalam audiensinya, perwakilan FKTH Kemenkeu Ika Kurnia Dewi menanyakan tentang wacana yang pernah dilontarkan oleh Mantan Menteri PAN & RB, E.E. Mangidaan bahwa para TH Kemenkeu dapat dialihkan menjadi pegawai Pemerintah Daerah (Pemda). Para TH Kemenkeu yang sebagian besar dari unit pengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini mengungkapkan bahwa mereka membuka tangan terhadap wacana tersebut. Tapi sangat disayangkan, menurut  Ika Kurnia Dewi pernyataan tersebut hingga saat ini tidak ada perkembangan dan action dari para pajabat pengambil keputusan. Ika Kurnia Dewi menyesalkan karena setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  yang mengamanatkan bahwa PBB yang sebelumnya menjadi pendapatan Kemenkeu akan dialihkan menjadi pendapatan daerah mereka belum juga diakomodir.


Padahal untuk kepentingan peralihan tersebut, menurut Ika Kurnia Dewi para TH Kemenkeu ini memprediksi bahwa tenaga mereka  akan sangat dibutuhkan oleh banyak Pemda. “Tapi kenyataan yang dihadapi adalah tidak semua Pemda beritikad baik untuk “merekrut” kami,” tutur Ika Kurnia Dewi, “Bahkan beberapa Pemda hanya tertarik menjadikan kami sebagai tenaga outsourcing,” sesalnya. “Outsourcing bagi kami berarti merupakan kemunduran terhadap  perjuangan meraih status PNS, “ tandas Ika Kurnia Dewi.
Dalam penjelasannya Tumpak Hutabarat menjelaskan bahwa sejak Tahun Anggaran 2005 sampai 2009 BKN telah menginformasikan kepada Menteri Keuangan daftar tenaga honorer yang masuk database tenaga honorer dan agar mengajukan pemberkasan untuk diangkat menjadi CPNS. “Tapi hingga tahun 2010 pihak Kemenkeu, sesuai kewenagannya, tetap bergeming dengan pernyataannya bahwa Kemenkeu tidak akan mengangkat TH pada Kemenkeu menjadi CPNS,” jelas T. Hutabart.


Terkait wacana yang sempat beredar tentang pengalihan TH Kemenkeu menjadi pegawai Pemda, ditekankan oleh T. Hutabarat bahwa hal tersebut tidaklah semudah yang diperkirakan. “Hingga saat ini BKN belum pernah menerima atau mendengar kebijakan pemerintah (regulasi-red) tentang pengangkatan tenaga honorer Kementerian Keuangan menjadi CPNS daerah,” tandas T. Hutabarat. (din)

source : bkn.go.id

Audensi Komisi II DPR RI dengan Tenaga Honorer Kemenkeu

Ahok.Org (12/01) – Komisi II DPR RI melakukan Audensi dengan perwakilan tenaga honorer Kementerian Keuangan di Ruang Rapat Komisi II DPR RI hari Rabu, 12 Januari 2010. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI  Drs. H. Taufiq Effendi.

Sampai saat ini jumlah total tenaga honorer Kemenkeu mencapai 5.000 orang. Perwakilan tenaga honorer tersebut menjelaskan bahwa data mereka sudah lengkap sesuai persyaratan dalam PP 48 Tahun 2005 jo. PP 43 Tahun 2007 dan sudah  ada  datanya dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun sampai saat ini belum diproses untuk menjadi PNS. Menurut mereka, Kemenkeu tidak mau mendengarkan keluhan dan aspirasi mereka. Bahkan sejak tahun 2008 mereka di PHK karena sejak tahun 2008 Kemenkeu tidak lagi mempekerjakan tenaga honorer. Namun tidak ada surat resmi PHK dari Kemenkeu. Hal ini bagi para tenaga honorer dirasakan tidak adil karena bukannya diangkat jadi PNS, malah di PHK. Salah satu wakil tenaga honorer bahkan sampai menagis di hadapan pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI saat menyampaikan pengaduannya. Taufiq Effendi yang juga mantan Menneg PAN merasa prihatin dengan keadaan yang dialami  para tenaga honorer tersebut. Taufiq Effendi berjanji bahwa Komisi II DPR RI akan berkoordinasi dengan Komisi XI untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Para tenaga honorer juga mengeluhkan pernyataan dari salah satu pejabat Eselon I Kemenkeu bahwa tenaga honorer tersebut hanya sebagai ”kurir atau hanya sebagai pembuat teh saja”. Jadi tidak ada gunanya. Sehingga mereka kemudian di PHK. Pada kesempatan itu perwakilan tenaga honorer juga menyerahkan daftar tenaga honorer sesuai dengan yang ada dalam database BKN.

Kita harapkan pemerintah lebih bersikap adil dan bijaksana dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Semoga! (Kamillus Elu, SH)  (ahok.org)

GABUNG DI FACEBOOK PAGE KAMI

berita lainnya:

RPP REGULASI HONORER MASIH TERTAHAN DI SEKRETARIAT NEGARA

HONORER DEPKEU/KEMENKEU DIJANJIKAN CPNS PEMDA

RAPAT KERJA DPR DENGAN KEMENPAR DAN RB

HONORER DEPKEU/KEMENKEU

Satu pemikiran pada “FKTH Kemenkeu Datangi BKN

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s