Nasib Honorer Ada di Tanda Tangan Presiden SBY

PP ini sudah di meja presiden, tinggal di teken saja. Tapi sampai sekarang belum diteken. Lantas, permasahan ini menandakan bentuk pengingkaran, dan  lemahnya komitmen politik pemerintah menyelesaikan ini,” kata Ganjar Pranowo, kepada JPNN, Kamis (3/11)

NASIONAL – HUMANIORA

Kamis, 03 November 2011 , 16:48:00

JAKARTA–Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari tenaga honorer menjadi dilema polemik yang berkepanjangan. Rancangan Peraturan Pemerintah untuk pengangkatan itu sudah di meja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun sayang, belum juga diteken. Masalah ini sudah dari 2009. Hingga 2011 masih belum juga tuntas.  Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, getol menyuarakan agar pemerintah membereskan permasalahan ini.

“PP ini sudah di meja presiden, tinggal di teken saja. Tapi sampai sekarang belum diteken. Lantas, permasahan ini menandakan bentuk pengingkaran, dan  lemahnya komitmen politik pemerintah menyelesaikan ini,” kata Ganjar Pranowo, kepada JPNN, Kamis (3/11).

 

 

 

 

Berikut petikan wawancara wartawan JPNN, M. Kusdharmadi (JPNN) dengan Ganjar Pranowo (GP):

JPNN: Anda dan PDI Perjuangan begitu getol memerjuangkan permasalahan tenaga honorer yang belum juga diangkat sebagai CPNS ini. Sampai saat ini sudah sejauh mana bentuk perjuangan itu?

GP: Sebenarnya kita harus melihat sisi banyak hal. Mereka (tenaga honorer) sendiri selama ini tidak terakomodasi.  Banyak mereka datang mengadu kepada kami. Kita pun memperjuangkan yang realistis. Kita sudah meminta rapat gabungan dengan beberapa kementerian. Kemudian rapat dengan komisi. Lalu muncullah lima kelompok itu. Karena tidak memungkinkan lima kelompok diangkat semua, kita lakukan kompromi secara politik.

Lalu masuk beberapa kategori dan muncullah kategori I (dibiayai dengan APBN dan APBD) dan II (dibiayai di luar APBN dan APBD).  Lalu treatment kedua sayang pemerintah tidak melirik hal ini.  Padahal mereka (tenaga honorer) ini istilah kita tercecer.

Seperti di Jawa Tengah mereka (tenaga honorer) seperti teranulir, sudah ikut tes, kemudian lulus tapi dibatalkan. Ini harusnya menjadi jawab negara. Bukan mereka (tenaga honorer) yang harus jadi korban. Dan yang buat pengumuman (tes) juga harus disalahkan. Kalau bisa diberi sanksi. Ini yang mau kita bereskan.

Kita juga bisa gunakan pendekatan kesejahteraan. Saat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dijabat Taufik Effendi, sudah sepakat kalau tidak harus melihat sebagai PNS-nya. Tapi pendekatan kesejahteraan. Maka mereka diberikan pendapatan dengan jaminan sesuai UMR.

Minimal kalau sakit tidak bayar. Ini sebenarnya sangat mudah, hanya pekerjaan financial enginering. Tapi, pemerintah tidak merespon.  Padahal, banyak honorer itu bagus, kendati banyak juga titipan. Yang bagus misalnya, guru yang bertugas di remote area, nah itu tidak diperhatikan. Harusnya yang puluhan tahun layak diangkat, kendati mesti tetap selektif.

JPNN: Jumlah tenaga honorer yang diajukan untuk diangkat sebagai CPNS mencapai 65 ribu. Kalau semua diangkat apa dari sisi anggaran tidak memboroskan keuangan negara?

GP: Kalau bicara boros atau tidak kita ini relatif masuk kategori oke. Singapura jauh di bawah kita. Kita indeks pelayanan masih oke. Memang kalau perhitungan boros atau tidak boros boleh saja. Namun, PNS ini sudah jadi lapangan kerja. Karena tidak ada lapangan kerja lain. Kalau di luar lapangan pekerjaan ada, mereka tidak akan berbondong-bondong ingin menjadi PNS. Cuma kan lapangan pekerjaan tidak ada.

Di sini bagaimana peran (Kementerian) Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja soal ini. Kita, kalau honorer yang sudah lama, usianya juga sudah layak, prestasinya bagus kita perjuangkan. Kita tidak bicara jumlah. Ketika diminta pendataan muncul angka segitu (65 ribu).

Cuma, pengelolaan Sumber Daya Manusia oleh sektor yang menggunakan mereka mesti dikoordinasikan. Maksudnya, kalau ada jumlah PNS di suatu daerah terlalu gemuk, dan rasio pelayanan publik cukup, tidak usah nambah. Kalau lebih dipindahkan. Tapi PNS terlanjur masuk kota yang menjalankan otonomi daerah, tidak bisa digeser.

Harusnya kebijakannya kalau melebihi kapasitas, pindahkan ke daerah lain. Minimal daerah otonom baru. Sehingga kebijakan ini seolah-olah berdiri sendiri, tidak demikian. Harus ada turunan atau pengaruh. Ada urutan pengelolaan berikutnya.

JPNN: RPP untuk pengangkatan tenaga honorer yang tertinggal menjadi CPNS kabarnya sudah di meja presiden. Sekarang bagaimana nasib RPP, itu?

GP: Pemerintah tidak terlalu serius. Bercanda ini pemerintah. Lima kategori, oke, kalau tidak mampu akhirnya kita sepakati. Kalau semua mau, dulu bisa sampai 1 juta yang harus diangkat. Nah, kita berikan masukan sebuah dorongan pemerintah untuk mengganti PP-nya. Karena PP bukan wilayah DPR tapi pemerintah. Kebutuhan politik, anggaran, kita siapkan.

RPP ini sudah di meja presiden tinggal di teken saja. Lantas permasahan ini merupakan  bentuk pengingkaran dan lemahnya komitmen politik pemerintah. Ya pakai perasaanlah,  dengarkanlah mereka (tenaga honorer), apa masalah mereka. Kalau perlu saat pengangkatan itu diikuti kontrak, kalau tidak bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia, ditendang. Itu sudah kita omongkan.

JPNN: Artinya tidak ada political will dari pemerintah?
GP: Politivcal will tidak ada. Masalah ini sudah sejak 2009, akhirnya kita dipakai untuk kepentingan politik. Bayangkan sekarang sudah 2011 tapi belum beres juga. Nasib mereka (tenaga honorer) ini ngeri betul.

JPNN: Ke depan bagaimana ?
GP:Nanti Undang-undang ASN (Aparat Sipil Negara) pengganti Undang-undang Kepegawaian lahir, tidak ada lagi tenaga honorer. Kebijakan itu diakhiri. Saat ini kita rapat kerja terus, habis reses akan dilanjutkan pembahasan RUU ASN. Pemerintah sudah mengajukan DIM (Daftar Isian Masukan). Nanti itu, adanya masuk sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT). Kalau mereka honorer, tidak ada kepastian. Syukur-syukur kalau bisa direkrut. Nanti honorariumnya seolah-olah mereka dibayar seperti pemagang. Jadi seperti sambil magang tapi dibayar. Itu konsep yang saya bicarakan panjang lebar dengan pemerintah. (**)

source: jpnn.com

11 pemikiran pada “Nasib Honorer Ada di Tanda Tangan Presiden SBY

  1. Perjuangan bapak kami ajungu jempol pak.. Moga harapan kami bukan cuma mimpi.. anak & klg kami senantiasa berdoa untuk yang terbaik..

  2. Tenaga honorer di banyak instansi pemerintah memang selalu ketiban apes. Sudahlah honornya kecil, eh…masih ada yang tega mencukainya lagi. Praktek pungli upah para honorer ini memang kelakuan sangat bejat para pengurus.

  3. Pak presiden yang terhormat, segera terbitkan PP itu secepatnya sebagai bukti jnji kampaye Bapak dulu…!dan bukti bahwa untuk menjadi seorang PNS tidak haya harus pake acara nyogok menyogok. dan alangkah baiknya rekrutmen CPNS dari umum dihapuskan, karena di Daerah rekrutmen PNS itu diperjual belikan sampai ratusan juta

  4. dimana sih hati presiden SBY????apakah dia tega melihat para hohorer yg slama ini bkerja bertahun2 nggak ada kejelasannya,,,hnya janji2 saja yg di lontarkan pmerintah tp nggak ada realisasinya,,janji dulu blan oktber tp lwt oktber blg blan november lgi tp skrang wkil menpan blg nggak ada pengangkatan untk hnorer jdi tlong kpada Bapak Presiden SBY kmi sangat mngharapkan kejelasan nasib kmi,,msak menteri ganti hrus berubah lgi kebijakan hrus berubah lgi PP..pergantian menteri bukan membawa kbar bagus untk kmi tp membawa ketidak jelasan serta kekacauan pada pemerintah dan menunjukkan bhwa pemerintah tdak becus mengurusi rakyat dan negara ini..kepada DPR RI tlong brtindak cepat untk penyelesaian masalah ini,,tlong panggil pemerintah untuk memperjelas masalah ini jgn smpai masalah ini berlarut2 dengan ketidak becusan pemerintah…

  5. presiden qt tuh cuek ama permasalahan rakyat kecil,,makanya RPPnya di taruh di antrian paling bawah untuk di tandatanganin,,dia gak ingat siapa yang ngangkat dia..”kan RAKYAT KECIL juga”…….yang di urusin tuh yg bisa menaikkan citra beliau sendiri…liat aja tuh,,giliran OBAMA datang..dia pasang badan paling depan menyambutnya…..SALUUUUTTTTTTTTTT MR.PRESIDEN..

  6. kapan yaaa rpp di teken…………….yang pasti katanya dulu tidak akan lewat tahun 2011…….kenyataan nya skrg november udah akhir…..

  7. jangan buat kami menanti hal yg tak pasti pak presiden,sekarang rilnya aja,DI TEKEN ATAU TIDAK…???????? lelah kami menanti dari bulan ke bulan,kalau memang belum katakan..!!!!jangan buat spekulasi sudah d meja bapak presiden…..sehingga kami menanti,katakan saja sudah d tong sampah,jadi kami g mengharap…..

  8. pemerintah tentu lebih arif dalam membuat kebijakan kepada honorer, terutama honorer KEMENKEU. pemerintah segera memberikan regulasi yang adil kepada honorer di departemen manapun mereka bekerja dan dalam penyusunan klausul RPP yang menjadi PP honorer dan PTT 2012 bisa lebih hati-hati agar tidak ada unsur penghilangan kalimat yang bisa merugikan rakyat kecil. terimakasih

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s