PP Honorer Segera Terbit, Akankan Ada Revisi PP Honorer Di Tahun Berikutnya ?


Sudah kedua kalinya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Tenaga Honorer, yaitu PP 48 tahun 2005 dan PP 43 tahun 2007. Kebijakan Pemerintah tersebut dinilai tidak utuh, padu dan tidak dipahami secara struktural. Sehingga menimbukan silang pendapat diantara para pejabat negara, menurut pendapat Menpan begini, menurut Menkeu begitu, Menurut BKN beda lagi. Dan terbukti rencana kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS tersebut yang seharusnya berakhir tahun 2009, namun sampai saat ini penyelesaiannya masih belum tuntas.

Kemudian dalam melaksanakan program kebijakan pemerintah tersebut, menimbukan dikotomi/ketidakadilan antara pengangkatan tenaga honorer di pusat dengan tenaga honorer di daerah. Para Pejabat di Daerah dengan sangat leluasa mengangkat tenaga honorer menjadi PNS. Bukan rahasia umum lagi banyak tenaga honorer daerah yang diangkat menjadi CPNS yang diragukan kebenaran datanya, dan ada juga yang dijadikan lahan praktek percaloan oleh oknum mafia CPNS.

Lain halnya dengan tenaga honorer pusat, misalnya tenaga honorer di Kementrian Keuangan. Padahal tenaga honorer tersebut didata dan diusulkan ke BKN oleh Kemenkeu itu sendiri. Menurut BKN mereka memang layak diangkat menjadi CPNS dikarenakan bekerja di instansi pemerintah dan dibiayai oleh APBN, namun Kementrian Keuangan menolak dengan berbagai alasan, meskipun dilimpahkan ke Departemen lain, malahan sekitar dua ribuan tenaga honorer kemenkeu sudah dirumahkan.

Dengan demikian seharusnya permasalahan tenaga honorer ini, dijadikan pelajaran berharga oleh para petinggi negeri ini, sehingga nantinya PP honorer yang baru dapat menyelesaikan permasalahan honorer secara tuntas dan konfrehensif, supaya dikemudian hari tidak menimbukan masalah-masalah baru. (fkth-depkeu)

source : http://www.tempointeraktif.com

3 pemikiran pada “PP Honorer Segera Terbit, Akankan Ada Revisi PP Honorer Di Tahun Berikutnya ?

  1. Moratorium PNS, apakah menghemat Anggaran ?

    Rencana Pemerintah dalam rangka penghematan anggaran belanja negara yang digagas oleh Kemenkeu, dengan cara menghentikan sementara rekrutmen CPNS dan pemerataan PNS, tidak akan berpengaruh banyak dalam upaya penghematan anggaran.

    Diindikasikan yang paling boros dalam mengeluarkan anggaran belanja pegawai dan belanja operasional lainnya, justru di lingkungan Departemen Keuangan itu sendiri. Seharusnya Kemenkeu istropeksi diri melakukan evaluasi anggaran di lingkungannya.

    Semenjak adanya remunerasi di lingkungan Departemen Keuangan, belanja pegawai kemenkeu sangat meningkat, PNS Kemenkeu golongan terendah penghasilan per bulan gaji + tunjangan kerjanya kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- belum termasuk adanya Gaji ke-13 dan Imbalan Prestasi Kerja (IPK) sebesar gaji dan tunjangan tersebut tiap tahunnya.

    Perlu diperhatikan pula dengan anggaran belanja lainnya, diantaranya biaya perjalanan dinas pegawai harus benar-benar sesuai dengan kenyataan lamanya perjalanan dinas tersebut. Jangan sampai perjalanan dinasnya seharusnya 2 hari, namun dihitung misalnya menjadi 5 hari dalam Surat Perjalanan Dinas tersebut.

    Demikian juga tentang posko/mata anggaran lainnya seperti anggaran pemeliharaan dan perbaikan gedung. Sebaiknya anggaran perbaikan gedung kantor maupun rumah dinas, dan bangunan lainnya tidak perlu dimasukan tiap tahunnya. Dan juga seharunya Pemerintah melakukan pelelangan tanah dan bangunan milik Pemerintah yang sudah tidak dipergunakan lagi.agar tidak menambah beban anggaran pemeliharaannya.

    Sebenarnya masih banyak lagi posko atau mata anggaran belanja yang harus dibenahi, seperti belanja ATK atau belanja Keperluan Kantor Lainnya. Maka dari itu, diharapkan pemerintah mengevaluasi belanja anggaran di seluruh Departemen/Lembaga Negara lainnya, tidak hanya dengan melakukan moratorium PNS, agar nantinya tidak terjadi defisit. (fkth-depkeu)

    sumber : http://www.mediaindonesia.com

  2. Moratorium PNS, apakah menghemat Anggaran ?

    Rencana Pemerintah dalam rangka penghematan anggaran belanja negara yang digagas oleh Kemenkeu, dengan cara menghentikan sementara rekrutmen CPNS dan pemerataan PNS, tidak akan berpengaruh banyak dalam upaya penghematan anggaran.

    Diindikasikan yang paling boros dalam mengeluarkan anggaran belanja pegawai dan belanja operasional lainnya, justru di lingkungan Departemen Keuangan itu sendiri. Seharusnya Kemenkeu istropeksi diri melakukan evaluasi anggaran di lingkungannya.

    Semenjak adanya remunerasi di lingkungan Departemen Keuangan, belanja pegawai kemenkeu sangat meningkat, PNS Kemenkeu “golongan terendah” penghasilan per bulan gaji + tunjangan kerjanya kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- belum termasuk adanya Gaji ke-13 dan Imbalan Prestasi Kerja (IPK) sebesar gaji dan tunjangan tersebut tiap tahunnya.

    Perlu diperhatikan pula dengan anggaran belanja lainnya, diantaranya biaya perjalanan dinas pegawai harus benar-benar sesuai dengan kenyataan lamanya perjalanan dinas tersebut. Jangan sampai perjalanan dinasnya seharusnya 2 hari, namun dihitung misalnya menjadi 5 hari dalam Surat Perjalanan Dinas tersebut.

    Demikian juga tentang posko anggaran lainnya seperti anggaran pemeliharaan dan perbaikan gedung. Sebaiknya anggaran perbaikan gedung kantor maupun rumah dinas, dan bangunan lainnya tidak perlu dimasukan tiap tahunnya. Dan juga sebaiknya Pemerintah melakukan pelelangan terhadap Tanah atau Bangunan milik Pemerintah yang sudah tidak dipergunakan lagi.

    Sebenarnya masih banyak lagi posko atau mata anggaran belanja yang harus dibenahi, selain belanja ATK atau belanja Keperluan Kantor Lainnya. Maka dari itu, diharapkan pemerintah mengevaluasi belanja anggaran di seluruh Departemen/Lembaga Negara lainnya, tidak hanya dengan melakukan moratorium PNS, agar nantinya tidak terjadi defisit. (fkth-depkeu)

    sumber : http://www.tempointeraktif.com

  3. BOS, NIH TULIS JUGA :

    JUDULNYA : ” INILAH JANJI PARA WAKIL RAKYAT KEPADA HONORER KEMENKEU”

    LAPORAN SINGKAT
    RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI II DPR RI
    DENGAN
    FORUM KOMUNIKASI TENAGA HONORER KEMENTERIAN KEUANGAN
    RABU, 12 JANUARI 2011
    ——————————————————————————————-
    Tahun Sidang : 2010-2011
    Masa Persidangan : III
    Rapat Ke : —
    Sifat : Terbuka
    Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
    Dengan : Forum Komunikasi Tenaga Honorer Kementerian Keuangan
    Hari/Tanggal : Rabu, 12 Januari 2011
    Pukul : 13.00 WIB – selesai
    Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III)
    Ketua Rapat : DR. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA/Wakil Ketua Komisi II DPR RI
    Sekretaris Rapat : Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set Komisi II DPR RI
    Acara : Audiensi Terkait Tenaga Honorer Kementerian Keuangan.
    Kehadiran : 5 Anggota Komisi II DPR RI
    30 Perwakilan Delegasi

    HADIR :
    H. Chairuman Harahap, SH.,MH
    Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA
    Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si
    Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM
    Hermanto, SE.,MM

    I. PENDAHULUAN
    Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Forum Komunikasi
    Tenaga Honorer Kementerian Keuangan dibuka pukul 13.15 WIB oleh Wakil
    Ketua Komisi II DPR RI, Yth. DR. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA/F-PD

    II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

    1. Para Tenaga Honorer di lingkungan Departemen Keuangan menyampaikan
    kepada komisi II DPR RI bahwa :

    – Kehadiran mereka terdiri dari 23 (dua puluh tiga) perwakilan, yaitu LBH
    Jakarta, Direktorat Bea cukai, perwakilan Papua, Sulawesi Selatan,
    Madura, Tulung Agung – Jawa Timur, Banyumas, Cirebon, Makasar,
    Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara, Pati Jawa Tengah, Lampung,
    Surabaya, DKI Jakarta, Purworejo, Kebumen, Yogyakarta, Sukabumi,
    Depkeu urusan teknis, Purwakarta, Bandung, dan Pare-Pare.

    – Delegasi juga menyatakan bahwa mereka pernah melakukan audiensi dan
    meminta bantuan kepada Fraksi Partai Demokrat, PKS, Komisi XI, Menpan
    (Deputi), Kepala BKN (perwakilan), Utusan Menkeu, Komnas HAM, Komisi
    Ombudsman, bahkan juga Presiden melalui PO BOX 9949 serta Sekretaris
    Kabinet, namun belum ada hasinya.

    – Sejumlah kurang lebih 5000 (lima ribu) tenaga honorer dari Kementerian
    Keuangan di seluruh Indonesia telah memenuhi syarat sebagaimana
    dimaksud dalam PP No.48 Tahun 2005 jo PP No.43 Tahun 2007 dan
    syarat peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) No.30 Tahun
    2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan calon PNS, namun
    hingga tahun 2011 ini keberadaan mereka belum juga diangkat sebagai
    PNS. Sementara pada 3 April 2006, biro Kepegawaian departemen
    keuangan mengeluarkan Nomor Induk Tenaga Honorer (NITH) bagi mereka
    yang telah memenuhi syarat pendataan dan sekaligus mengeluarkan
    pengumuman No.S.205/SJ/2006 yang mengumumkan daftar tenaga
    honorer departemen keuangan.

    – Pada 16 Agustus 2006, Menpan dengan surat No.R.24/M.PAN/8/2006
    menyampaikan pada Menteri Keuangan daftar Tenaga Honorer di
    lingkungan Kementerian Keuangan yang diusulkan untuk diangkat sebagai
    CPNS untuk mengisi formasi Tahun 2006 dan 4 Oktober 2006, Menpan
    juga telah mengeluarkan Ketetapan No.Kep.169/M.PAN/2006 tentang
    formasi PNS secara nasional tahun anggaran 2006. Ketetapan tersebut
    menyebutkan rencana alokasi formasi tenaga honorer untuk Kementerian
    Keuangan adalah berjumlah 1.748 orang.

    – Pada tanggal 7 Mei 2007 Kepala BKN melalui suratnya No.K.26/30/V.72-
    9/99 menyampaikan pada menteri Keuangan daftar tenaga honorer di
    lingkungan DepKeu yang diusulkan untuk diangkat sebagai CPNS untuk
    mengisi formasi Tahun 2006.

    – Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan mengeluarkan surat
    No.SR.313/MK.1/2007 yang ditujukan kepada Kepala BKN yang
    menyatakan bahwa Kementerian Keuangan belum dapat mengangkat
    tenaga honorer menjadi CPNS karena Kementerian Keuangan sedang
    melaksanakan reformasi birokrasi dan pendataan pegawai, dan pada 5
    September 2007, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan juga
    mengeluarkan surat No.S-617/SJ/2007 yang ditujukan kepada Direktur
    Jenderal dan Kepala Badan dilingkungan Kementerian Keuangan yang
    menyatakan hal yang sama. Kemudian pada 26 November 2007 aspirasi
    yang mereka tujukan kepada Kantor Pusat DepKeu terkait status kedinasan
    mereka tetap diabaikan oleh Menteri keuangan. Bahkan mereka telah
    beberapa kali meminta bantuan jasa LBH Jakarta untuk menyampaikan
    aspirasi mereka melalui surat namun juga tidak dibalas dan tidak ada
    tanggapan sama sekali.

    2. Pimpinan kelompok Tenaga Honorer di lingkungan Kementerian Keuangan
    (Sdr. Dewi) menyampaikan kepada Komisi II DPR RI bahwa tidak diangkatnya
    mereka sebagai PNS dan pemberhentian ribuan tenaga honorer tersebut
    akan mengakibatkan hilangnya nafkah mereka sehingga menambah angka
    kemiskinan di Republik Indonesia, mengingat tenaga honorer yang telah
    bekerja sampai belasan tahun saat ini akan menjadi kesulitan mencari
    pekerjaan karena faktor usia. Dalam hal ini mereka menilai bahwa Pemerintah
    telah lalai dan ingkar terhadap PP No.48 tahun 2005 jo PP.No.43 Tahun 2007
    yang dibuat oleh Pemerintah sendiri.

    III. KESIMPULAN/PENUTUP

    Setelah Pimpinan Komisi II DPR RI menyampaikan pengantar rapat dan
    memberikan kesempatan kepada Forum Komunikasi Tenaga Honorer
    Kementerian Keuangan menyampaikan pendapat/pandangannya dan Pimpinan
    dan Anggota Komisi II DPR RI memberikan tanggapan, ada beberapa catatan
    sebagai berikut:

    1. Komisi II DPR RI mengapresiasi kepada Forum Komunikasi Tenaga Honorer
    Kementerian Keuangan serta menyatakan keprihatinnya.

    2. Ada hal yang harus difahami oleh mereka bahwa yang penting bila ada
    pengangkatan nanti mereka harus mau dipindahkan kemanapun.

    3. Peraturan Pemerintah yang baru tersebut belum selesai dimana nantinya
    Peraturan Pemerintah tersebut akan mengatasi masalah yang terkait dengan
    kategori pertama yaitu mereka yang bekerja di instansi pemerintah, dibiayai
    oleh APBN/APBD, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan sebagainya
    yang tercecer dan tertinggal.

    4. Apabila Kelompok Tenaga Honorer di lingkungan Kementerian Keuangan
    ingin mengadukan para petinggi di lingkungan Kementerian Keuangan terkait
    surat yang dibuat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan serta
    pengabaian yang telah dilakukan oleh Menteri Keuangan dipersilahkan
    melaporkan ke Komisi XI DPR RI. Nantinya Komisi II DPR RI akan
    berkoordinasi dengan Komisi XI DPR RI dan apa yang yang menjadi aspirasi
    dari Tenaga Honorer di lingkungan Kementerian Keuangan akan kami
    masukkan dalam kesimpulan yang nanti akan kami sampaikan ke Menteri
    Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan BKN dalam
    Rapat Kerja yang akan datang.

    Rapat ditutup pukul 14.20 WIB.

    Jakarta, 12 Januari 2011
    PIMPINAN KOMISI II DPR RI
    WAKIL KETUA,

    t t d

    DR. Drs. H. TAUFIQ EFFENDI, MBA
    A-533

    Sumber : http://www.dpr.go.id/complorgans/commission/commission2/report/K2_laporan_RDPU_Komisi_II_DPR_RI_degan_Tenaga_Honorer_Kementerian_Keuangan_.pdf

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s