ARSIP PERJUANGAN HONORER DEPKEU

DEPKEU MASIH TELANTARKAN NASIB RIBUAN TENAGA HONORER
[Senin, 28 December 2009]

GB

Meski BKN dan Menpan sudah menetapkan tenaga honorer Depkeu yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai PNS, namun pihak Menkeu hingga belum mau mengangkat tenaga honorernya.

Puluhan perwakilan tenaga honorer Departemen Keuangan (Depkeu) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Tenaga Honorer Depkeu menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Depkeu Jakarta, Senin (28/12). Mereka kembali menuntut Menteri Keuangan Sri Mulyani, selaku pejabat pembina kepegawaian, agar 5000-an tenaga honorer Depkeu yang tersebar di semua direktorat seluruh Indonesia diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Tenaga honorer itu mengklaim, yang memiliki masa kerja selama 5 hingga 30 tahun, telah memenuhi syarat sesuai PP No. 48 Tahun 2005 yang kemudian diubah PP No. 43 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS terkait masa kerja dan usia maksimal. Selain itu, data tenaga honorer telah masuk database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ini artinya, tenaga honorer Depkeu telah memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku.

Untuk memperjuangkan itu, berbagai cara pernah dilakukan forum itu. Diantaranya mengadu ke Komisi Ombudsman, Komnas HAM, dan DPR RI hingga ke Presiden. Namun, usaha mereka nampak sia-sia. Sebab, hingga kini Menkeu belum mengangkat tenaga honorer itu. Miris memang, belum lagi upah tenaga honorer ini masih jauh di bawah upah layak PNS pada umumnya. “Sebelum di-PHK sepihak pada 2007 tanpa pesangon, terakhir saya digaji sebesar Rp500 ribu-an. Saya sudah 10 tahun bekerja,” kata Tatang (45), mantan honorer seksi penetapan di Kantor Pelayanan Pajak Bekasi.

Meski sudah tak bekerja lagi, ia tetap berharap pemerintah dapat mengangkat dirinya sebagai PNS seperti tenaga honorer lainnya. Nasib yang sama pun dialami Ika Kurnia Dewi – yang sudah 10 tahun bertugas di Kantor Pajak Bekasi – yang kebetulan menjadi koordinator aksi unjuk rasa itu. Ia mendesak Menkeu agar PP No. 45 Tahun 2005 dilaksanakan secara adil dan bijaksana. “Dalam hal ini kita minta untuk diangkat sebagai PNS karena umumnya tugas tenaga honorer sama seperti pegawai lainnya. Bukan sebagai pembuat teh, cleaning service,” kata Dewi.

Ia mengaku 5000-an tenaga honorer itu sebagian masih bekerja, sebagian lagi ‘dirumahkan’. Meski demikian bukan berarti tenaga honorer yang tak bekerja tak punya hak untuk diangkat sebagai PNS. “Sejak diberhentikan, PP No. 48 Tahun 2005 sudah ada, tetapi bukan diangkat malah dipecat,” keluhnya. “PP itu kan mewadahi pengangkatan tenaga honorer yang sudah bekerja puluhan tahun, pada saat pendataan tahun 2005 masa kerjanya kita tidak terputus-putus.”

Pihaknya berharap bisa bertemu Menkeu karena dia yang berwenang memberikan keputusan untuk pengangkatan PNS itu. Terlebih mengacu PP No. 48 Tahun 2005, deadline untuk pengangkatan PNS bagi tenaga honorer adalah akhir Desember 2009. “Makanya kita minta untuk segera diangkat yang seharusnya sejak tahun 2005 diangkat secara bertahap, terutama bagi tenaga honorer usia ‘krisis’, masalahnya tak ada kemauan dari Menkeu.”

Dijelaskannya, BKN dan Menpan sudah menetapkan tenaga honorer yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai PNS. Padahal berdasarkan Surat Menpan No. R.24/M.PAN/8/2006 dan Kep.169/M.PAN/2006 tentang Formasi PNS Tahun 2006, Menpan telah merekomendasikan formasi 1.748 posisi untuk pengangkatan tenaga honorer. Namun Menkeu tak melaksanakan itu. Ironisnya, Depkeu hingga kini masih menerima tenaga honorer di luar dari database BKN. “Seharusnya sejak tahun 2005 instansi pemerintah tak boleh menerima tenaga honorer lagi,” tegasnya.

Dihubungi terpisah Kepala Biro Humas Depkeu Harry Z Soeratin tak berkomentar banyak. Ia membantah jika pihaknya tak melaksanakan PP No. 48 Tahun 2005. Dalam PP itu, kata Harry, sudah jelas diatur mekanisme pengangkatan tenaga honorer. “Anda baca saja PP-nya, saya lupa.”

Namun yang jelas, kata Harry, Menkeu sudah pernah mengirim surat ke Menpan dan Komnas HAM. Dalam dua surat itu Menkeu menyatakan belum bisa mengangkat tenaga honorer dengan alasan sedang melakukan reformasi birokrasi.

200 HONORER DI DEPKEU DEMO TUNTUT JADI CPNS
Selasa, 30 Juni 2009 – 07:18 wib
Fitra Iskandar – Okezone

JAKARTA – Sedikitnya 200 tenaga honorer Departemen Keuangan akan melakukan aksi unjuk rasa di Departemen Keuangan (Depkeu), Lapangan Banteng, Jakarta Pusat untuk menuntut pengangkatan mereka menjagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Tenaga Honorer Departemen Keuangan ini akan melakukan longmarch mulai pukul 07.30 WIB dari Masjid Istiqlal ke Kantor Depkeu.

Dalam keterangan tertulis yang disampaikan Alfgiffari Aosa, pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, saat ini lebih dari 5 ribu tenaga honorer di Depkeu yang menunggu kepastian diangkat menjadi CPNS. Mereka umumnya bekerja selamal lebih dari tiga tahun, bahkan ada yang sudah bekerja selama 30 tahun.

Mereka menuntut pengangkatan karena dalam peraturan pemerintah No 48 Tahun 2005 dan diubah dengan PP No 43 tahun 2007, menyebutkan bahwa tenaga honorer yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi CPNS, namun hingga saat ini para tenaga honorer itu merasa terabaikan dan bahkan ada yang dikeluarkan. Padahal pada tahun 2006 Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Menpan, merekomendasikan kepada Menkeu agar tenaga honorer Depkeu yang harus diangkat sebagai CPNS karena telah berusia kritis.

Para tenaga honorer ini resah karena menurut mereka seharusnya diangkat sebagai CPNS selambat-lambatnya pada 2009 sesuai PP No 43 tahun 2007.

Para tenaga honorer yang berjumlah 200 orang ini datang dari berbagai daerah di Indonesia dan menyatakan akan terus melakukan aksi sampai tuntutan mereka dipenuhi.Saat ini mereka menginap di Kantor LBH Jakarta. (fit)

Selasa, 30 Juni 2009, 09:57 WIB
Heri Susanto, Agus Dwi Darmawan
(VIVAnews/Tri Saputro)
VIVAnews – Menjelang pemilihan umum 8 Juli, kurang dari 100 karyawan tenaga honorer Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan melakukan aksi unjuk rasa.Mantan pegawai depkeu demo pukul 9.20 WIB. Menggunakan empat bus, mereka turun dan berkumpul di depan kantor Menteri Perekonomian. Kemudian berjalan menuju kantor Depkeu di jl Juanda, Jakarta.

Jubir forum komunikasi tenaga honorer Depkeu, Ika Kurniadewi mengklaim jumlah tenaga yang ikut aksi unjuk rasa 500 orang. Namun, dari pantauan dan hitungan VIVAnews jumlah mantan karyawan yang ikut beraksi tidak sampai 100 orang.

Mereka sesungguhnya sudah diberhentikan secara bertahap sejak 2007 setelah program reformasi Departemen Keuangan dicanangkan.

Selain itu, sebagian diberhentikan berdasarkan surat edaran nomor SE/107/PJ/UP.90/2008 tentang pegawai honorer di lingkungan dirjen pajak. Dalam surat itu, menurut Dewi, disebutkan bahwa Ditjen Pajak tidak lagi mempekerjakan tenaga honorer.

Namun, meskipun sudah diberhentikan sejak 2007 hingga 2008, mereka baru melakukan aksi demo delapan hari menjelang pemilu.

“Kami diberhentikan karena reformasi birokrasi. Ini kan gara-gara neoliberal,” ujar Ika tanpa menjelaskan bagaimana hubungan neoliberal dengan reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi adalah salah satu program yang diandalkan oleh kubu SBY-Boediono.

Mereka ingin menuntut kejelasan pemerintah, khususnya Menkeu karena membenarkan tindakan  memberhentikan karyawan dengan menggunakan istilah reformasi birokrasi di Depkeu.

Laporan wartawan KOMPAS Mukhamad Kurniawan

PURWAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah tenaga honorer di lingkungan Departemen Keuangan berunjuk rasa di depan Gerbang Tol Cikampek di Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Senin (27/7) siang. Mereka menuntut pemerintah merealisasikan janji pengangkatan tenaga honorer di lingkungan Depkeu menjadi pegawai negeri sipil.

Pengunjuk rasa antara lain dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Purwakarta dan KPP Kalibata. Beberapa orang di antaranya berdiri dan membentangkan spanduk di badan jalan di sekitar gerbang tol. Mereka beberapa kali beralih tempat di akses utama Tol Jakarta- Cikampek tersebut, yaitu di jalur menuju Cirebon dan di jalur menuju Jakarta.

Massa juga sempat membentangkan spanduk di depan Pos Polisi Cikopo di dekat lampu lalu lintas di pertigaan yang mempertemukan jalan akses tol dengan Jalan Raya Bungursari. Namun, aksi itu tidak lama karena beberapa personel dari Kepolisian Resor Purwakarta meminta pengunjuk rasa menepi keluar bahu jalan.

Parsono (49), salah satu pengunjuk rasa, mengatakan, berdasarkan surat Menpan Nomor R.24/M.PAN/8/2006 dan Kep.169/M.PAN/2006 tentang formasi pegawai negeri sipil, Menpan merekomendasikan formasi tenaga honorer Depkeu tahun 2006 sebanyak 1.784 posisi. Namun, itu tak terealisasi hingga kini dan tenaga honorer justru diberhentikan.

Para pengunjuk rasa menuntut agar pemerintah segera mengangkat para tenaga honorer Departemen Keuangan menjadi pegawai negeri sipil (PNS),

Dalam aksinya, sejumlah pengunjuk rasa membentangkan spanduk ukuran besar, berorasi, dan berkeliling di sekitar gerbang tol Cikampek. Bahkan, para pengunjuk rasa sempat membentangkan spanduk di jalur menuju gerbang tol Cikampek, dan mengganggu arus lalu lintas.

Namun, kondisi terganggunya arus lalu lintas itu tidak berlangsung lama, karena aparat keamanan dari Polres Purwakarta yang menjaga unjuk rasa itu langsung membubarkan para pengunjuk rasa.

Salah seorang pengunjuk rasa, Dewi mengatakan, sebanyak 5.000 tenaga honorer Departemen Keuangan telah dizalimi oleh pemerintah, karena tidak juga diangkat menjadi PNS. Sedangkan sebanyak 5.000 tenaga honorer itu sudah masuk dalam database Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Kami telah melakukan berbagai cara agar diangkat menjadi PNS. Di antara cara itu ialah mengadu kepada Ombudsman, Komnas HAM, DPR RI, bahkan kepada presiden. Tapi, tetap saja usaha kami tidak membuahkan hasil,” katanya, Senin (27/7).

Dikatakannya, dalam PP Nomor 48 tahun 2005 yang diubah dalam PP Nomor 43 tahun 2007 untuk mengangkat tenaga honorer yang telah memenuhi syarat itu, sampai saat ini belum terealisasi. Atas hal itu, ia mempertanyakan mengenai peraturan tersebut.

By. Dedi Cahriadi mamuju, 26 Maret 2009

Setiap pagi sekitar jam 5.30 Najib sudah mulai beraktivitas, sebagai seorang tenaga honorer, dia bertanggung jawab atas kebersihan ruangan disemua sudut Kantor, menyiapkan segala keperluan pegawai, segelas air/kopi harus siap dihidangkan itu semua harus sudah beres sebelum saatnya para pegawai memulai beraktifitas. Disaat jam dinas pun dia harus menyiapkan kebutuhan pribadi pegawai (red : disuruh), mulai dari urusan perut untuk dimintai tolong membelikan makanan buat sarapan, mengurus segala keperluan keluarga pegawai, membayar listrik,, tagihan telepon, urusan ke bank, sampai urusan yang lebih pribadi, Najib pun bekerja membantu mereka menulis/mengetik surat, mengirim surat, mengoperasionalkan komputer kadang layaknya seorang operator, hampir semua pekerjaan dilakoni, selain tugas utamanya menjadi clening service juga manjadi Penjaga malam.

“Saya bekerja menjadi tenaga honorer hampir tiga tahun, selama ini pekerjaan yang diberikan oleh pegawai di kantor bermacam-macam kadang di minta tolong juga untuk membantu membersihkan rumah pegawai” kata Najib di saat jam istirahat. “Kadang tidak mengenal waktu saya di minta tolong” timpal temannya yang duduk disebelah.

Sekelumit gambaran di atas adalah sebuah rutinitas seorang tenaga honorer di salah satu KPPN, atau mungkin bisa mewakili hampir di semua instansi pemerintah, yang memiliki peran ganda yg sudah menjadi tradisi.

Sebenarnya di KPPN sendiri sesuai dokumen pelaksanaan anggaan DIPA tidak mengenal tenaga honorer, sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja jelas bahwa mereka adalah tenaga satuan pengamanan yang dikontrak setiap tahun untuk membantu pengamanan kantor, selama 24 jam dengan system kerja bergiliran. Ada yang bagian siang dan ada yang menjaga di malam hari sebagaimana tugas seorang satpam, namun keberadaan mereka sering orang menyebutnya sebagai honorer, mereka sendiri enggan di sebut satpam.

Perlakuan seperti inilah menyebabkan keberadaan mereka di manfaatkan untuk membantu pegawai menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk atau tidak terselesaikan, “Pemanfaatan ini sebenarnya bisa dimaklumi mengingat di KPPN se tipe A ini hanya memiliki 16 personel” kata salah seorang pegawai, “Di Seksi kami hanya ada 1 pegawai pelaksana dan 1 Kepala Seksi itu pun kepala seksi merangkap kepala kantor jadi kalau pelaksananya cuti atau dinas luar kami meminta bantuan tenaga honorer yang kebetulan bisa mengoperasionalkan computer dan harus mengajarkan aplikasi kepada mereka demikian juga seksi lain dan repotnya dari 16 pegawai yang ada hanya setengahnya bisa bekerja dengan computer, yang lain bisa mengoperasionalkan computer hanya sebatas untuk main game karena alasan usia yang sudah tidak mampu lagi belajar” lanjut pegawai yang tidak bersedia disebutkan namanya.

Ini ironi disaat Departemen Keuangan sedang menggalakkan reformasi birokrasi dimana Ditjen Perbendaharaan melakukan penataan beberapa KPPN percontohan, yang dampaknya efesiensi serta efektivitas terhadap tugas KPPN dan berimbas kepada jumlah pegawai yang ideal, hal ini mengakibatkan kelebihan sekitar 6.000 pegawai, tapi di satu sisi ada beberapa KPPN yang kekurangan pegawai karena beberapa pegawai “potensialnya” (akibat lulus test untuk mengisi KPPN percontohan) namun ada beberapa Kantor Wilayah Perbendaharaan kelebihan banyak pegawai yang hingga saat ini belum di tata ulang.

Tenaga honorer menuntut

Rendahnya Sumber daya manusia pegawai instansi pemerintah karena faktor usia dan keengganan untuk belajar terhadap perkembangan organisasi, menjadi peluang bagi tenaga honorer seperti Najib ini untuk memanfaatkan proses pembelajaran, motivasi bekerja yang kuat karena masih “dibawah bayang-bayang” ketidak jelasan status mereka, usia mereka masih muda tentunya bisa membantu meningkatkan performa sebuah kantor. Tenaga honorer yang lebih cakap dalam mengoperasikan komputer misalnya dimanfaatkan oleh pegawai yang tidak bisa mengopersionalkan komputer.

“Saya serahkan tugas operator bendum kepada honorer karena tidak ada lagi yang bisa membantu tugas ini” kata salah satu teman dari KPPN di wilayah Indonesia bagian timur ketika dia harus tugas ke luar daerah. Akhirnya seperti menyimpan bom waktu lambat laun pekerjaan rutin pegawai akan beralih ke tenaga honorer.malah bisa “di-p-j-s-kan” kepada honorer.

Dan yang lebih jauh lagi tupoksi Tenaga honorer yang notabonenya adalah tenaga kontrak untuk tugas pengamanan kantor menjadi bergesar, mereka cenderung nantinya akan menuntut lebih.

Keberadaan tenaga honorer dari ribuan tenaga honorer di Departemen Keuangan yang mungkin sangat dibutuhkan keberadaannya, tenaga honorer dalam suatu organisasi kadang seperti buah simalakama, benci tapi rindu, dicaci tapi di cari. Namun dilain sisi masalah tenaga honorer menjadi ironi terhadap perkembangan organisasi, tuntutan yang berlebihan untuk meminta jadi tenaga tetap alias minta diangkat menjadi PNS menjadi boomerang bagi Instansi pengguna khususnya bagi Depkeu.

Dalam beberapa kasus dilaporkan tenaga honorer mulai menuntuk untuk diangkat menjadi PNS dan ini menjadi isu nasional, seperti halnya dilaporkan beberapa Media Elektronik atau Surat Kabar tenaga honorer mulai meminta kejelasan status kedinasannya. Mereka merasa diabaikan dari program reformasi birokrasi yang tengah diusung departemen tersebut.

Sementara itu, Pemerintah khususnya Depkeu sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Depkeu Mulia P Nasution mengatakan, fokus perhatian dalam reformasi birokrasi di departemen tersebut adalah meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah mengembangkan kualitas pegawai yang sudah ada.

“Terkait dengan tenaga honorer, keberadaannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga yang tidak terlalu tinggi dan tidak bisa dipenuhi oleh PNS, misalnya, petugas yang menyediakan teh, pengantar surat, dan ekspedisi. Ke depan untuk urusan ini akan menggunakan sistem tenaga lepas,” katanya.

Pada masa datang, lanjut Mulia, Depkeu justru akan menggabungkan beberapa unit kantor sebagai konsekuensi dari reformasi birokrasi.

“Tenaga honorer kami memang sempat mencapai 3.000 orang, tetapi jumlah itu semakin berkurang. Kami juga memang bisa mengangkat tenaga honorer menjadi PNS setiap tahun, tetapi sangat tergantung dari ketersediaan anggaran dan kebutuhan di setiap kantor,” ujarnya.

Saat ini jumlah PNS di lingkungan Depkeu 62.000 orang, separuh lebih berada di Ditjen Pajak. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Nasional, jumlah PNS di Indonesia hingga Desember 2006 sebanyak 3,73 juta orang. Dari jumlah itu, 1,34 juta di antaranya berpendidikan SLTA dan 1,08 juta lulus sarjana.

Melihat kenyataan ini memang dibeberapa kantor Wilayah sudah mulai ditata keberadaan tenaga honorer, semisal satuan pengaman di serahkan kepada pihak ke 3 untuk mengelolanya. Namun di daerah KPPN belum di laksanakan.

Kedepan mudah-mudah ironi tenaga honorer bisa di jelaskan statusnya lebih jauh supaya mereka tidak berharap lebih.

Penataan pegawai juga mutlak dilakukan supaya tidak menimbulkan lost generasi karena banyaknya pegawai yang sudah tidak lagi bisa berkembang dan ini benar-benar IRONI hingga saat ini tidak ada solusi dari pemerintah bagaimana menyikapi pegawai yang hanya PGPS (Pintar Goblok Penghasilan Sama).

“dari berbagai sumber”

ITULAH SEKELUMIT CERITA TENTANG NASIB KAMI PARA HONORER YANG BERADA DI BAWAH NAUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN.BERBAGAI USAHA TELAH KAMI LAKUKAN,NAMUN TETAP TIDAK ADA JALAN KELUAR.

HARAPAN SAYA PRIBADI SEMOGA SAJA PERJUANGAN KAMI TIDAK BERUJUNG PADA KESIA-SIAAN BELAKA.

DAN SEMOGA HATI PARA PEMIMPIN YANG BERADA DI ATAS SANA MENDENGARKAN JERITAN HATI KAMI,DAN DIBUKAKAN MATA HATI MEREKA AGAR KAMI YANG MENGABDI PADA NEGARA YANG SUDAH BERTAHUN TAHUN INI TIDAK SIA SIA.MAJU TERUS HONORER DEPKEU,…………..

AMIN,…..


“SUDAH DIBAWAH KOK MASIHHHHHH SAJA DI INJAK,…………….”

Satu pemikiran pada “ARSIP PERJUANGAN HONORER DEPKEU

  1. JANGAN KHAWATIR TEMAN-TEMAN SEPERJUANGAN.
    APABILA GEDUNG DEPKEU HANCUR, SAYA YANG BERTANGGUNG JAWAB
    PEMERINTAH YANG MEMAKSA SAYA BERJIHAD UNTUK MEMBELA KAUM YANG DIDZOLIMI DAN TERANIAYA..
    DEMI TUHAN SAYA BERSUMPAH, TUNGGU TANGGAL MAINNYA

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s